Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan disahkannya Omnibus Law secara mendadak oleh Pemerintah pada Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pemerintah terkesan terburu-buru dalam mengesahkannya apalagi dengan kondisi pandemi covid-19 di Indonesia sekarang ini.
Pengesahan omnibus law inipun mengundang kontroversi di kalayak masyarakat. Undang undang tersebut dipandang tidak adil karena hanya menguntungkan kelas pengusaha dan mencekik rakyat kecil. Oleh sebab itu, beberapa golongan masyarakat seperti mahasiswa dan buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya tentang penolakan terhadap Omnibus Law itu.
Aksi demonstrasi tersebut sudah menghilangkan rasa takut demonstran terhadap penularan covid-19. Mereka seolah-olah merasa bahwa covid-19 hilang dan dibuat lupa bahwa covid-19 ini masih berada disekitar mereka sehingga aturan jaga jarak sudah tak dihiraukan. Hal ini tentu saja membuat penyebaran covid-19 semakin luas. “Pekan ini jumlah kasus positif covid-19 naik 5,9 persen. Ada 34 reaktif dari 1.192 demonstran di DKI Jakarta, 24 dari 650 demonstran, reaktif di Jawa Timur lalu sebanyak 30 orang reaktif dari 261 demonstran di Sulawesi Selatan. Adapun 13 orang reaktif dari 39 demonstran di Jawa Barat. Kemudian 1 dari 95 yang diamankan, reaktif di Yogyakarta. Sehingga jika ditotal sementara ada 123 demonstran pekan lalu yang reaktif COVID-19” data tersebut diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Selasa (13/10/2020).
Jumlah tersebut mungkin saja bertambah karena penularan covid-19 memang begitu cepatnya ditambah lagi dengan banyaknya demonstran yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ungkap Wiku. Seluruh masyarakat diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak, selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan mencuci tangan agar penularan covid-19 ini dapat terus ditekan.
Penulis: Galuh Indriani Sulaiman Putri
